Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyimpan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan, alih-alih mendongkrak kas negara, kebijakan ini justru memicu ledakan peredaran rokok ilegal. beban cukai yang terlampau tinggi akan memaksa masyarakat bergeser ke produk ilegal (tanpa pita cukai), yang pada akhirnya justru menggerus basis penerimaan negara itu sendiri.
menaikkan tarif cukai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Kenaikan harga otomatis mendorong fenomena downtrading, di mana konsumen dari kelompok rentan dan masyarakat miskin akan beralih mencari produk yang paling murah, termasuk rokok ilegal di pasar gelap.
Korelasi kritis ini disoroti oleh Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D pada Rabu 11/11). Menurutnya, kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada, dan bahkan bisa cukup besar.
Melihat ancaman tersebut serta kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, Wahyudi sapaan akrabnya menilai moratorium (penundaan) kenaikan tarif CHT menjadi langkah yang sangat krusial saat ini. Moratorium dinilai mampu memberikan napas lega dan kepastian usaha bagi pelaku industri hasil tembakau agar dapat menyusun perencanaan bisnis yang lebih terukur.
Terlebih, lanjut Wahyudi, industri hasil tembakau di Indonesia merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar. “Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” ungkapnya.
Pria tersebut menyarankan agar pemerintah memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi pasar tanpa terus ditekan oleh tambahan tarif cukai. “Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.
Dia pun merekomendasikan agar pemerintah mengubah fokus. Optimalisasi penerimaan negara tidak cukup hanya dengan terus-menerus menaikkan tarif cukai bagi industri yang legal. Justru, pemerintah dituntut untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan dalam memberantas rokok ilegal.
“Dengan langkah ini, industri yang telah patuh dan memenuhi kewajibannya kepada negara dapat menjalankan roda usahanya secara lebih adil, dan ancaman kebocoran pendapatan negara dapat ditekan seoptimal mungkin,” pungkas Wahyudi.(asa)
